menurut soerjono soekanto

Kata-kata Pembuka

Halo selamat datang di stempelexpress.co.id. Artikel kali ini akan membahas tentang teori Soerjono Soekanto, seorang pakar sosiologi terkemuka di Indonesia. Teori Soekanto tentang hukum adat menjadi acuan penting dalam studi hukum dan sosial di Indonesia. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang pengertian hukum adat menurut Soekanto, kelebihan dan kekurangan teorinya, serta implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendahuluan

Hukum adat merupakan salah satu khazanah hukum yang penting bagi masyarakat Indonesia. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan antar individu, keluarga, hingga tata cara pengelolaan sumber daya alam. Studi tentang hukum adat telah banyak dilakukan oleh para ahli sosiologi, antropologi, dan hukum, salah satunya adalah Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto (1927-2004) adalah seorang pakar sosiologi terkemuka di Indonesia. Ia dikenal luas karena teorinya tentang hukum adat yang menjadi acuan penting dalam studi hukum dan sosial di Indonesia. Teori Soekanto memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hukum adat dan peran pentingnya dalam masyarakat.

Teori Soekanto tentang hukum adat didasarkan pada pengamatannya terhadap masyarakat adat di Indonesia. Soekanto berpendapat bahwa hukum adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang dianut oleh masyarakat adat dan mengatur berbagai aspek kehidupan mereka. Aturan-aturan ini tidak diciptakan oleh negara tetapi tumbuh dan berkembang secara bertahap dari hasil interaksi sosial masyarakat adat.

Menurut Soekanto, hukum adat memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: pertama, hukum adat bersifat lokal, artinya hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu dalam wilayah tertentu. Kedua, hukum adat bersifat tidak tertulis, artinya tidak terkodifikasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis. Ketiga, hukum adat bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika masyarakat adat.

Teori Soekanto tentang hukum adat telah banyak digunakan sebagai dasar untuk penelitian dan kajian tentang hukum adat di Indonesia. Teorinya memberikan kerangka konseptual yang jelas dan sistematis untuk memahami hukum adat dan peran pentingnya dalam masyarakat adat.

Pengertian Hukum Adat Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat adalah “seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat adat dan diakui serta ditaati oleh warga masyarakat yang bersangkutan”. Pengertian ini menekankan pada tiga aspek penting, yaitu:

  • Tidak Tertulis: Hukum adat tidak terkodifikasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis. Aturan-aturan adat tumbuh dan berkembang secara bertahap dari hasil interaksi sosial masyarakat adat.
  • Berlaku dalam Masyarakat Tertentu: Hukum adat bersifat lokal, artinya hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu dalam wilayah tertentu. Setiap masyarakat adat memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda-beda.
  • Mengatur Tingkah Laku: Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, mulai dari hubungan antar individu, keluarga, hingga tata cara pengelolaan sumber daya alam.

Ciri-ciri Hukum Adat

Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa ciri-ciri hukum adat, yaitu:

  • Tidak Tertulis: Hukum adat tidak terkodifikasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis.
  • Berlaku dalam Masyarakat Tertentu: Hukum adat bersifat lokal, artinya hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu dalam wilayah tertentu.
  • Mengatur Tingkah Laku: Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, mulai dari hubungan antar individu, keluarga, hingga tata cara pengelolaan sumber daya alam.
  • Bersifat Dinamis: Hukum adat dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika masyarakat adat.
  • Diakui dan Ditaati Masyarakat: Hukum adat diakui dan ditaati oleh warga masyarakat adat karena dianggap sebagai aturan yang mengikat dan sah dalam lingkungan masyarakat adat.

Sumber Hukum Adat

Menurut Soerjono Soekanto, sumber hukum adat meliputi:

  • Kebiasaan: Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam masyarakat adat dapat menjadi sumber hukum adat. Kebiasaan ini dapat berupa adat istiadat, tradisi, atau ritual yang telah dilakukan secara turun-temurun.
  • Keputusan Tokoh Adat: Keputusan tokoh adat yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat adat juga dapat menjadi sumber hukum adat. Keputusan ini biasanya diambil dalam musyawarah atau sidang adat.
  • Putusan Pengadilan Adat: Putusan pengadilan adat yang menyelesaikan sengketa di antara anggota masyarakat adat juga dapat menjadi sumber hukum adat.
  • Perjanjian Adat: Perjanjian adat yang dibuat antar anggota masyarakat adat juga dapat menjadi sumber hukum adat. Perjanjian ini biasanya dibuat secara lisan atau tertulis.

Fungsi Hukum Adat

Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa fungsi hukum adat, yaitu:

  • Mengatur Tata Tertib Kehidupan Masyarakat: Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, mulai dari hubungan antar individu, keluarga, hingga tata cara pengelolaan sumber daya alam. Aturan-aturan ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat adat.
  • Menyelesaikan Sengketa: Hukum adat juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa di antara anggota masyarakat adat. Sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, sidang adat, atau peradilan adat.
  • Melestarikan Tradisi dan Budaya Masyarakat: Hukum adat juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan tradisi dan budaya masyarakat adat. Aturan-aturan adat biasanya mengandung nilai-nilai dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat adat.

Contoh Hukum Adat di Indonesia

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat yang berbeda-beda. Beberapa contoh hukum adat di Indonesia, antara lain:

  • Hukum Adat Aceh: Hukum adat di Aceh dikenal dengan istilah “adat istiadat”. Adat istiadat Aceh mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, mulai dari hubungan antar individu, keluarga, hingga tata cara pengelolaan sumber daya alam.
  • Hukum Adat Minangkabau: Hukum adat di Minangkabau dikenal dengan istilah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Adat basandi syarak berarti hukum adat harus didasarkan pada ajaran agama Islam. Adat basandi kitabullah berarti hukum adat harus didasarkan pada kitab suci Al-Qur’an.
  • Hukum Adat Bali: Hukum adat di Bali dikenal dengan istilah “awig-awig”. Awig-awig mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, mulai dari hubungan antar individu, keluarga, hingga tata cara pengelolaan sumber daya alam.

Kelebihan dan Kekurangan Teori Soerjono Soekanto

Teori Soerjono Soekanto tentang hukum adat memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihan

Kejelasan dan Sistematis: Teori Soerjono Soekanto memberikan kerangka konseptual yang jelas dan sistematis untuk memahami hukum adat. Teorinya membedakan hukum adat dari jenis hukum lainnya dan mengidentifikasi ciri-ciri khasnya.

Sesuai dengan Realitas Masyarakat Adat: Teori Soerjono Soekanto didasarkan pada pengamatannya terhadap masyarakat adat di Indonesia. Teorinya mencerminkan realitas kehidupan hukum adat dalam konteks masyarakat adat.

Menghargai Keberagaman Hukum Adat: Teori Soerjono Soekanto mengakui adanya keberagaman hukum adat di Indonesia. Teorinya tidak menggeneralisasi hukum adat sebagai satu sistem hukum yang seragam.

Kekurangan

Kurang Mempertimbangkan Pengaruh Faktor Eksternal: Teori Soerjono Soekanto kurang mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal, seperti pengaruh negara dan hukum nasional, terhadap hukum adat.

Terlalu Berpusat pada Masyarakat Adat: Teori Soerjono Soekanto terlalu berpusat pada masyarakat adat. Teorinya kurang memperhatikan penerapan hukum adat dalam masyarakat non-adat atau dalam konteks negara-bangsa.

Tidak Cukup Menjelaskan Proses Perubahan Hukum Adat: Teori Soerjono Soekanto tidak cukup menjelaskan proses perubahan hukum adat seiring waktu. Teorinya lebih terfokus pada hukum adat dalam bentuk statis.

Tabel Informasi Lengkap tentang Menurut Soerjono Soekanto

Topik Informasi
Definisi Hukum Adat Seperangkat norma